Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan anggaran di Kota Gorontalo pada Kamis, menyebut kinerja penyerapan anggaran tahun ini berada pada level yang tinggi dan menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya.
Rapat tersebut dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Gorontalo untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran menjelang akhir tahun.
Berdasarkan data e-Monep Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo Slot Gacor, realisasi fisik hingga November 2025 mencapai 89,71 persen, sedangkan realisasi keuangan berada di angka 84,81 persen. Capaian ini tercatat lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2024, dengan realisasi fisik 86,91 persen dan keuangan 83,33 persen.
“Kita bersyukur karena penyerapan APBD maupun APBN tahun ini tinggi, bahkan termasuk yang terbaik secara nasional. Belanja pemerintah ini sangat diperlukan masyarakat karena menjadi salah satu aspek dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah,” ujar Gusnar.
Di sisi lain, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melaporkan realisasi APBN untuk wilayah Gorontalo hingga 3 Desember 2025 mencapai 87,82 persen atau sekitar Rp9,44 triliun dari total pagu sebesar Rp10,75 triliun.
Pagu tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga senilai Rp4,66 triliun dan dana Transfer ke Daerah sebesar Rp6,09 triliun.
Gusnar menekankan pentingnya percepatan belanja negara dan daerah agar perputaran uang di masyarakat tetap terjaga. “Kalau dana pemerintah ini hanya terparkir di bank, maka tidak ada uang yang bergerak di tengah masyarakat. Itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengelola anggaran dengan baik dan membelanjakannya secara cepat,” tambahnya.
Di lingkungan Pemprov Gorontalo, terdapat sembilan OPD yang berhasil melampaui target realisasi fisik dan keuangan per November 2025.
Capaian tertinggi diraih Inspektorat dengan realisasi fisik 98,64 persen dan keuangan 93,46 persen. Disusul oleh Dinas Pariwisata, Biro Pemerintahan dan Kesra, BPBD, Dinas Dukcapil dan Pemdes, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Berikutnya adalah Biro Umum, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, dan Dinas Perhubungan.
Kinerja positif tersebut diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi peningkatan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah pada tahun-tahun mendatang.
Baca Selengkapnya: https://www.patriotsaustralia.com.au/dva-news/