Menkomdigi Tegaskan Peran Strategis PWI bagi Bangsa di Era Digitalisasi

Menkomdigi Tegaskan Peran Strategis PWI bagi Bangsa di Era Digitalisasi

Pwi Pengukuhan 2025

Menkomdigi Meutya Hafid: PWI Semakin Relevan dan Dibutuhkan Bangsa di Era Digitalisasi

Surakarta, Jawa Tengah — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa keberadaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) semakin relevan dan dibutuhkan tidak hanya oleh insan pers, tetapi juga oleh bangsa dan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025–2030 di Monumen Pers Nasional, Surakarta, pada Sabtu (5/10).

Meutya menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia jurnalistik di era digital, termasuk pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mempersulit publik membedakan antara berita benar dan hoaks.

“Persatuan PWI makin relevan karena kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak perusahaan pers yang sulit bertahan. Artinya, PWI menjadi makin dibutuhkan, bukan hanya oleh insan pers tetapi juga oleh bangsa dan negara,” ujar Meutya.

Ia menekankan pentingnya etika jurnalistik sebagai pijakan utama dalam menghadapi disrupsi digital. Menurutnya, media arus utama memiliki peran vital dalam menjaga integritas informasi dan keberlangsungan demokrasi.

“Mari kembali bersandar pada karya yang patuh pada etika jurnalistik di tengah tantangan yang berat. Etika itu dijaga oleh media konvensional yang telah menjadi penjaga bangsa ini sejak lahir,” katanya.

Mengingat Peran Pers dalam Sejarah Bangsa

Dalam sambutannya, Meutya mengajak insan pers untuk meneladani semangat para jurnalis terdahulu yang turut berjuang memberitakan kemerdekaan Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“Catatan sejarah perjuangan itu tidak dimiliki oleh media sosial. Karena itu, kombinasi antara media sosial dan media mainstream penting dijaga agar keduanya bisa berjalan beriringan,” ujarnya.

Pemerintah Dorong Regulasi yang Dukung Ekosistem Media

Menkomdigi juga menyinggung pentingnya regulasi yang berpihak pada media nasional, salah satunya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights yang menegaskan kewajiban platform digital memberikan kompensasi kepada media atas konten jurnalistik yang digunakan.

“Pada pemerintahan Presiden Prabowo ini, komite Publisher Rights telah dibentuk. Kami sudah mengundang platform digital untuk patuh. Salah satunya, Google telah membantu ekosistem media dengan memberikan kompensasi bagi karya jurnalistik yang diambil,” jelas Meutya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat ekosistem media nasional, sehingga media sosial dan media mainstream dapat bersanding secara seimbang dan saling menguatkan.

PWI Sebagai Rumah Aman dan Produktif bagi Wartawan

Terkait pengukuhan pengurus baru PWI Pusat, Meutya menyebut momentum ini sebagai kebangkitan baru dunia pers Indonesia. Ia berharap PWI dapat menjadi rumah yang aman, produktif, dan berintegritas bagi seluruh anggotanya.

“Pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, tetapi kesempatan untuk menegaskan kembali arti penting pers sebagai cahaya penguat persatuan bangsa,” kata Meutya.

Ia juga mendorong sinergi antara PWI daerah dan pemerintah daerah agar kerja sama yang sudah terjalin di tingkat pusat dapat diperluas ke seluruh Indonesia.

“Kami akan meminta para kepala dinas Kominfo di daerah untuk bekerja sama dengan PWI setempat. Pemerintah harus mendukung PWI dan ekosistem media tanah air,” tutupnya.